Industri Game Indonesia

Industri Game Indonesia, Fokus Baru Bagi Kemenkominfo

Industri game Indonesia saat ini akan menjadi fokus baru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemenkominfo menyatakan akan berkonsentrasi mengembangkan industri game Indonesia.

“Kami nanti concern ke arah industri game karena punya potensi besar. Industri ini lebih besar daripada industri film,” ujar Bambang Heru Tjahyono, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dalam acara Mobile Developers Gathering di Jakarta, Sabtu (23/1).

Tidak hanya bisnis e-commerce saja, Indonesia juga saat ini mengalami pertumbuhan bisnis di bidang game via gadget ataupun komputer. Menurut data lembaga riset pasar game Newzoo, tahun lalu, pasar mainan online di pasar domestik mencapai US$ 321 juta atau setara Rp 4,43 triliun (kurs Rp 13.800). Angka ini melonjak 77,25% dari hasil 2014 yang baru US$ 181,1 juta atau Rp 2,5 triliun.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini merupakan pasar game terbesar kedua di Asia Tenggara dengan pertumbuhan investasi mencapai 47% dengan nilai revenue pada pangsa Indonesia mencapai US$ 321 juta.

“Ini hal yang besar. Tapi pelaku industri lokal hanya menguasai 10 persen market share. Kontribusi developer lokal hanya 1,2 persen, jadi kami maunya 50 persen,” katanya.

Potensi bisnis di industri ini memang sangat bagus bagi Indonesia. Namun, para pelaku di industri game lokal susah untuk berkembang salah satu penyebabnya adalah para developer game di Indonesia masih belum terlalu banyak. Tercatat, hanya ada sekitar 1.000 studio game yang ada di Indonesia. Penyebab lainnya yang membuat industri game nasional tidak berkembang adalah tidak ada penyatuan antara developer lokal dan publisher lokal.

“Publisher lokal ambil game dari luar, sedangkan developer lokal diambil developer luar hanya untuk menjadi pekerja.” Ucap Bambang.

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku di industri game lokal itu hanya menguasai 9.6% dari total pasar game nasional. Sedangkan kontribusi dari developer game lokal hanya 1.2% saja. Sisanya menurut Bambang, dikuasai oleh pihak asing. Presentase tersebut masih bisa terus menurun menjadi 3% saja pada 2019 jika industri game lokal dan pemerintah tidak bekerja sama untuk mencari tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah di industri ini. Oleh sebab itu, Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Games Indonesia untuk menyusun roadmap industri game nasional. Lewat roadmap ini, ditargetkan para pelaku di industri game lokal dapat menguasai 50% pasar game di Indonesia pada 2020 mendatang.

“Secepatnya road map game ini selesai agar bisa menjadikan industri game sebagai bagian dari kunci kontributor pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Kunci Utama Industri Game Indonesia untuk Mencapai Target

Pada diskusi antara Kemenkominfo, para pelaku industri game, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf di Kantor Kemenkominfo (18/1), membahas bagaimana cara pelaku industri game lokal dapat menguasai minimal 50% di pangsa pasar nasional pada tahun 2020. Dalam diskusi tersebut akhirnya didapat beberapa cara/kunci utama agar mencapai target yang ditetapkan oleh para pelaku industri game lokal.

Dilansir dari MetroTVnews.com, faktor-faktor yang menjadi kunci utama acuan untuk rencana kerja dalam mencapai target tersebut adalah:

1.    Promosi bersama secara langsung maupun lintas sektor seperti pariwisata, event industri, atau bantuan dari pihak Public Relation.

2.    Mempertemukan developer lokal dengan publisher ternama.

3.    Mandatory Local Content on Global Game sebagai bagian dari Transfer Knowledge.

4.    Local Co-operation atau Company Ownership Protection (Proteksi Investasi Asing) untuk melindungi para pelaku industri lokal agar memiliki waktu untuk bertumbuh.

5.    Akses pendanaan seperti Linkage Banking/Non Banking, Grant/Loan untuk pengembangan produk lokal.

6.    Pengembangan SDM melalui akselerasi kurikulum dengan tujuan mereduksi jeda tingkat keahlian antara kebutuhan industri dengan lulusan sekolah formal. Hal ini dapat dengan memanfaatkan program-program dari Software Vendor dalam menyiapkan kurikulum pembelajaran.

7.    Pemberian insentif pajak atas sebuah kawasan industri khusus.